Oleh: I. Sandyawan Sumardi
Bagaimana sejatinya peluang gerakan perlawanan masyarakat sipil Indonesia untuk melahirkan perubahan di tengah kepungan rezim yang fasis, koruptif, militeristik, dan oligarkis pada bentang tahun 2026–2030?
Peluang perlawanan masyarakat sipil untuk memahat perubahan struktural yang masif di hadapan tren oligarki dan militerisme kontemporer ini diramal bakal melintasi jalan yang amat terjal dan pekat.
Gelombang protes sporadis dari rahim mahasiswa, kaum buruh, dan kelas menengah terus meletup, energinya kerap kali pecah berantakan membentur kokohnya tembok persekutuan elite penguasa saat ini.
Perubahan struktural yang substantif terancam mandek akibat penyakit fragmentasi internal dan cengkeraman resentralisasi kekuasaan.
Memang benar, potensi ledakan sosial (spontanitas massa) tetap menyala tinggi, sebagaimana meledak di negara-negara Eropa beberapa hari terakhir ini (Perancis, Belgia, Italia, Portugal, Albania, serta Jerman).
Jejak unjuk rasa besar sepanjang tahun 2025 hingga ambang 2026—yang ditandai oleh barisan mahasiswa pengusung simbol perlawanan —menjadi bukti sahih bahwa amarah publik terhadap korupsi, militerisasi, dan ketimpangan ekonomi belumlah padam.
Namun, untuk meruntuhkan tatanan kekuasaan hingga ke akarnya, gerakan sipil harus berhadapan dengan benteng politik yang teramat kokoh.
GERAKAN KEBUDAYAAN DAN PENGORGANISASIAN MASSA
Bagaimana kita dapat merawat ingatan dan merajut jaringan? Ini pertanyaan tantangan yang krusial.
Dari sudut pandang sejarah kebudayaan dan pemulihan ingatan kolektif, perubahan sosial harus dibaca melalui lensa pengorganisasian budaya.
Di sinilah letak beberapa noktah krusial yang menentukan arah angin gerakan perlawanan masyarakat sipil Indonesia:
Bagaimana kita dapat menghidupi bahasa dan gagasan pergerakan?
Konsolidasi politik dan pergolakan sosial yang jaya dalam lembaran sejarah selalu bermula dari kecakapan masyarakat biasa (“ordinary peoples”) dalam menangkap, merawat, dan menyuarakan gagasan-gagasan baru guna melawan keserakahan kapitalisme serta ketimpangan struktural.
Kita menghadapi realitas kerapuhan wahana kehidupan sosial. Benteng pertahanan paling digdaya untuk menangkal bibit fasisme dan militerisme adalah penguatan jaringan kebudayaan di level akar rumput. Sayangnya, ketimpangan sosial hari ini telah merobek tenun sosial (“social fabric”) kita, membiarkan masyarakat jatuh miskin dan dengan mudah dikotak-kotakkan oleh polarisasi yang sengaja diciptakan.
Namun bukankah ini saatnya fajar perubahan dari kaum pinggiran? Peluang itu tetap ada, menyelinap di antara penciptaan ruang-ruang kritis alternatif serta keteguhan dalam merawat ingatan kolektif atas pelanggaran HAM dan ketidakadilan masa lalu. Jika masyarakat sipil sanggup menggubah seni, kebudayaan, dan memori perlawanan menjadi gerakan penyadaran yang masif, kekuatan kaum pinggiran, kaum yang termarginalkan, tertindas, atau berada di posisi subordinat secara sosial, politik, ekonomi, dan geografis dari struktur kekuasaan yang dominan, niscaya melahirkan kepemimpinan baru yang setia pada agenda keadilan sosial.
RESENTRALISASI KEKUASAAN DAN “AKHIR REFORMASI”
Membaca peta politik hari ini, kita tidak bisa mengabaikan tesis ekonomi-politik yang digagas oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam mahakarya mereka, “Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised” (2026). Hadiz menegaskan bahwa era pasca-Reformasi telah memasuki babak baru yang muram: sebuah fase resentralisasi kekuatan ekonomi dan politik.
Hadiz berargumen bahwa persekutuan yang rapi antara politisi busuk, birokrat culas, dan modal raksasa (oligarki) telah berhasil menjinakkan, bahkan mengebiri lembaga-lembaga demokrasi.
Sebaliknya, masyarakat sipil (“civil society”) di Indonesia justru mengidap penyakit kronis: mereka terfragmentasi, kehilangan basis massa yang ideologis (tidak seperti partai buruh yang solid di Eropa), serta sangat rentan dipeluk oleh kooptasi atau dipecah-belah oleh kepentingan sesaat.
Konsolidasi oligarki kini bergerak semakin taktis demi menertibkan faksi-faksi di internal mereka sendiri.
Struktur kekuasaan memainkan instrumen populisme untuk membius massa bawah, sembari di saat yang sama merangkul aparat militer guna membentengi akumulasi kekayaan privat mereka.
Dalam berbagai mimbar akademik—termasuk diskusi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Forum Semanggi—Hadiz mengingatkan bahwa unjuk rasa berkala yang digorok oleh mahasiswa dan pekerja sering kali berakhir sekadar sebagai “pemadam kebakaran” atau letupan emosi sesaat.
Tanpa adanya kendaraan politik alternatif yang berakar kuat pada kelas sosial tertentu (seperti organisasi buruh atau tani yang terkonsolidasi secara nasional), gerakan perlawanan sipil pada rentang 2026–2030 hanya akan mendaki tebing yang mustahil untuk meruntuhkan hegemoni oligarki yang mengangkangi instrumen negara.
BEBERAPA PENENTU PELUANG GERAKAN MASYARAKAT SIPIL
Dengan memadukan denyut kultural-historis dan anatomi struktural ekonomi-politik ala Vedi R. Hadiz, tampak benderang bahwa batu sandungan terbesar bukanlah tiadanya pemantik amarah publik, melainkan rapuhnya konsolidasi jangka panjang.
Peluang gerakan masyarakat sipil pada 2026–2030 mesti bertumpu pada beberapa determinan utama:
Determinan pergerakan anatomi dan tantangan nyata spontanitas versus keberlanjutan.
Media sosial dan himpitan ekonomi terbukti ampuh memicu mobilisasi massa yang kilat, seperti riak aksi tiga jari 2025–2026.
Namun, seturut dengan tesis Vedi Hadiz, letupan ini akan lekas padam jika tidak ditopang oleh infrastruktur politik alternatif.
Tanpa partai politik berbasis massa (serikat buruh/tani) yang berani bertarung di arena elektoral, gerakan jalanan hanya akan menjadi penekan sesaat tanpa pernah mengubah peta kekuasaan struktural.
Perebutan ruang budaya dan memori gerakan sipil wajib membangun “hegemoni tandingan” (counter-hegemony) lewat jalur kebudayaan.
Di tengah sensor digital dan represi siber yang mencekat, ruang-ruang kritis alternatif—seperti komunitas literasi, seni subversif, dan kolektif lokal—harus menjadi oase untuk menjaga ingatan publik atas represi masa lalu.
Jika jejaring ini mati, narasi populisme kanan bentukan oligarki akan dengan mudah menjajah kesadaran publik.
Tembok Kokoh Resentralisasi Kekuasaan Periode 2026–2030 dikepung oleh aliansi elite yang kian padu (cohesive).
Perkawinan modal, birokrasi, dan watak militeristik melahirkan aparatus keamanan yang sangat efisien dalam meredam pergolakan. Perlawanan sipil tidak lagi sekadar berhadapan dengan pentungan dan gas air mata (represi fisik), melainkan dijinakkan lewat jerat ekonomi dan instrumen hukum yang memecah belah kelas menengah dan mahasiswa.
SIMFONI DIGITAL SEBAGAI SENJATA PERLAWANAN MENGHADAPI OTOKRASI DIGITAL PENGUASA
Teknologi digital pada periode 2026–2030 bukan lagi ruang publik yang lugu, melainkan medan laga pertempuran siber yang timpang (“asymmetric cyber warfare”):
Harus dilakukan mobilisasi kilat dan gerakan desentralisasi: Ruang komunikasi terenkripsi seperti Signal atau Telegram harus kita gunakan untuk memudahkan koordinasi logistik taktis di lapangan tanpa perlu komando tunggal yang mudah diringkus.
Harus terselenggara kreativitas subversif, berupa pemanfaatan AI generatif untuk memproduksi meme, video satiris, dan propaganda tandingan guna meruntuhkan wibawa kultural rezim di mata Gen Z dan Alpha.
Sebagai perisai represi rezim (otokrasi digital), perlu segera diikhtiarkan “Panoptikon Digital” yaitu penggunaan teknologi intai tingkat tinggi (seperti Pegasus atau alat sadap serupa), pengenalan wajah (“facial recognition”) di ruang publik, serta pemantauan sentimen media sosial secara “real-time” untuk memergoki dan menciduk motor gerakan perusak dari pihak penguasa sebelum massa gerakan masyarakat sipil sempat berkumpul.
Selalu harus waspada, hati-hati dengan pabrik-pabrik politik narasi palsu. Rezim mengerahkan pasukan siber berbayar (“buzzers” dan “cyber troopers”) untuk membanjiri ruang digital dengan disinformasi, membelokkan isu (“gaslighting”), dan melakukan pembunuhan karakter (“doxxing”) terhadap para aktivis kunci.
GAMBARAN FRAGMENTASI RETAKNYA CERMIN GERAKAN MASYARAKAT SIPIL
Sebagaimana yang digarisbawahi dalam tesis Prof. Vedi Hadiz, kelemahan paling mendasar dari “civil society” Indonesia adalah kerentanan mereka untuk saling berpecah dari dalam.
Pada lanskap 2026–2030, retakan itu menganga di tiga lini:
Pertama, kelompok buruh yang terbelah: Terjadi jurang pemisah antara serikat buruh tradisional yang elitis (cenderung main mata dengan penguasa demi konsesi jangka pendek) dengan serikat buruh independen akar rumput yang radikal namun kehabisan napas modal. Tragisnya, nasib pekerja kelas baru seperti pekerja gig economy (ojek online) dan pekerja kreatif digital belum sepenuhnya mendapat rumah dalam platform gerakan buruh konvensional.
Kedua, kelompok mahasiswa yang kehilangan estafet: Struktur BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang berganti nakhoda setiap tahun membuat gerakan kehilangan kontinuitas taktik dan transfer pengetahuan. Terlebih, ada tembok pembatas yang tebal antara elite BEM universitas ternama (representasi kelas menengah) dengan mahasiswa universitas swasta kecil atau sekolah vokasi yang sebetulnya paling remuk dihantam krisis ekonomi namun jarang diajak duduk bersama dalam ruang konsolidasi strategis.
Ketiga, aktivis lingkungan yang terjebak lokalisasi: Advokasi lingkungan kerap terperangkap dalam isu lokal yang sempit (NIMBY – Not In My Backyard atau sekadar fokus pada satu konflik agraria). Akibatnya, mereka gagap menarik benang merah untuk berkoalisi dengan gerakan buruh perkotaan, sebab narasi mereka kadang bentrok (misalnya: tuntutan penutupan pabrik polutif yang justru memicu ketakutan akan PHK massal bagi buruh).
PARTAI POLITIK ALTERNATIF SEBAGAI ALAT STRATEGIS GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT SIPIL
Gerakan masyarakat sipil dengan tegas mesti mampu menolak menjadi sekadar pemadam kebakaran.
Pada akhirnya, di atas kertas, peluang terjadinya perubahan struktural yang radikal pada rentang 2026–2030 berada pada level rendah hingga moderat.
Protes-protes sporadis memang akan tetap hadir sebagai hantu yang membayangi kenyamanan tidur rezim, namun wataknya lebih banyak bersifat defensif (sekadar menahan laju kebijakan buruk) ketimbang ofensif (merebut kendali arah sejarah bangsa).
Kita harus belajar dari tetangga serumpun.
Berkaca pada dinamika politik di Asia Tenggara, gerakan sipil kita kerap kali terjebak menyalin taktik leaderless (tanpa pemimpin) ala gerakan pemuda Thailand (seperti riak Gejayan Memanggil atau protes tiga jari 2025–2026).
Namun, jika kita enggan berkaca pada kegagalan struktural di Filipina dan Thailand, gerakan kita hanya akan berputar-putar dalam lingkaran setan yang sama: sanggup menyulut ledakan sosial sesaat, namun layu sebelum berkembang menjadi kekuatan politik formal karena langsung digilas oleh kriminalisasi hukum dan kekuatan resentralisasi kekuasaan.
Untuk keluar dari jebakan lingkaran setan ini, masyarakat sipil harus berani bertransformasi: menyudahi kesucian “politik moral” yang alergi pada kekuasaan formal, dan mulai beralih menuju “politik pengorganisasian berbasis kelas”.
Kelompok buruh, mahasiswa, dan aktivis agraria harus meleburkan ego mereka ke dalam satu blok politik formal yang mandiri dan ideologis.
Perlawanan kita tidak boleh lagi selesai dan membeku di depan pagar gedung parlemen, melainkan harus bergerak merebut kursi di dalamnya.
Memang peluang pembentukan partai politik baru sebagai wadah gerakan perlawanan masyarakat sipil di Indonesia pada bentang 2026–2030 berada pada level rendah hingga moderat akibat beratnya syarat administratif dan potensi penghadangan oleh koalisi penguasa Prabowo-Gibran.
Merujuk pada fenomena konsolidasi pasca-Pemilu, kelompok masyarakat sipil kini semakin gencar menggalang kekuatan seperti yang diulas oleh Tempo.
Selain itu, kemunculan inisiatif elektoral alternatif seperti Partai Gerakan Rakyat dan Partai Hijau, serta embrio partai-partai baru lainnya, menunjukkan adanya upaya nyata dari basis sukarelawan untuk menembus barikade oligarki, meskipun harus menghadapi tembok resentralisasi kekuasaan dan ancaman otokrasi digital yang sangat efisien.
Namun justru guna memecah kebuntuan ini, gerakan perlawanan masyarakat sipil mau tak mau harus membangun “hegemoni tandingan” melalui pengorganisasian budaya di level akar rumput.
Mendayagunakan ruang komunikasi terenkripsi dan teknologi alternatif menjadi perisai penting dari intaian rezim.
Tanpa adanya kendaraan politik elektoral yang berakar kuat pada kelas sosial tertentu, gelombang protes hanya akan menjadi riak musiman yang lekas padam sebelum mengubah peta kekuasaan struktural.
Leiden, 22 Oktober 2026
